SUARA INDONESIA BANDUNG

Musda Golkar Kabupaten Bandung, Ditunda Dua Kali, Ada Apa?

Satria Galih Saputra - 03 January 2021 | 11:01 - Dibaca 4.26k kali
Politik Musda Golkar Kabupaten Bandung, Ditunda Dua Kali, Ada Apa?
Musda Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung

KABUPATEN BANDUNG, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menunda Kembali gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung sebagaimana yang tertuang dalam surat dari DPD Prov Jabar No. B-104/GOLKAR/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, dan ditembuskan ke DPP Partai Golkar.

Penundaan Musda ke-X dengan batas waktu yang tidak ada kejelasan tersebut, menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan kader Golkar Kabupaten Bandung.

Ditegaskan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Subhan menduga munculnya keputusan Partai Golkar jelang gelaran Musda Golkar Kabupaten Bandung, bukan sekedar sarat dengan muatan politis tapi lebih dominan kepentingan untuk stabilisasi organisasi.

"Sudah pasti ada unsur politik kan ini partai politik, tapi kepentingan untuk stabilisasi organisasi-lah yang lebih tepat. Terlebih informasi dari panitia gelaran Musda diundur untuk kedua kalinya, tanggal 24 Desember 2020 ke tanggal 5 Januari 2021, dan sekarang yang tanggal 5 Januari 2021 juga diundur belum ada kepastian, itu juga permintaan DPP Golkar. Artinya di tingkat pusat pun masih ada tarik ulur," ujarnya, Minggu (3/1/2021).

DPP dan DPD Golkar Prov. Jawa Barat akan Fokus di kabupaten Bandung karena melihat kegagalan pilkada tahun 2020, dimana kandidat Golkar kalah dalam pencalonan Bupati Kabupaten Bandung. Maka dengan itu menurutnya mungkin DPP Golkar akan menempatkan ketuanya yang dianggap bisa membesarkan Partai Golkar dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2024.

"Langkah penundaan Musda Golkar ke-X di Kabupaten Bandung kemungkinan besar ada kendala non-teknis yg salah satunya terkait kegagalan Partai Golkar di Pilkada 2020, disinilah letak sarat muatan politis DPP dan DPD Prov tersebut", tegasnya.

Menurutnya, dalam Musda Golkar di manapun tidak hanya di Kabupaten Bandung, DPP Golkar cenderung melakukan langkah aklamasi, guna menghindari pemilihan apalagi _head to head_ agar tidak terjadi perpecahan pasca Musda.

Apapun kebijakan dan keputusan DPP dan DPD Golkar Prov. bersifat absolut/mutlak dalam hal apapun, hal ini berlaku tidak hanya di Golkar tapi hampir di semua partai.

"Mungkin diundurnya Musda ditakutkan trauma seperti rekom DPP terkait Pilkada, yg mengakibatkan kader sendiri (Dadang Supriatna) pindah partai & memenangkan pilkada Kabupaten Bandung," katanya.

Menurutnya, Bupati terpilih Dadang Supriatna, bisa jadi merupakan bagian yang akan turut menentukan Ketua DPD Golkar Kab. Bandung, meskipun DS tidak mengambil kesempatan tersebut.

"DS mungkin akan cenderung bertahan di koalisi partainya karena dianggap sudah nyaman dan bisa lebih percaya diri, buktinya bisa memenangkan pilkada Kabupaten Bandung, yang berarti DS tidak di Golkar lagi," katanya.

Ditambahkan, akan sarat kepentingan bagi Bupati terpilih Dadang Supriatna terhadap Golkar guna mewujudkan visi-misi DS yang telah dijanjikan ke masyarakat Kabupaten Bandung pada saat kampanye kemarin.

"Kenapa sangat menentukan ? Karena kemenangan DS yang didukung oleh masyarakat Kabupaten Bandung sebanyak 56% tapi tidak berbanding lurus dengan jumlah kursi di koalisi di parlemen, koalisi DS sebanyak 26 kursi dari 55 kursi, berarti hanya 47%, masih kurang untuk mensukseskan visi-misi DS tersebut," kata Subhan.

Maka dengan hal tersebut, DS akan sangat memperhitungkan siapa yang harus jadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung agar bisa mengamankan kebijakan-kebijakannya. Jadi, 26 kursi koalisi apabila ditambah dengan 11 kursi Golkar menjadi 37 kursi, sekitar 67% kursi DPRD, maka kebijakan dan janji politik DS akan aman dan bisa sinergi dengan DPRD.

"Dalam Musda ke-X Partai Golkar Kabupaten Bandung, kandidat yang muncul dan ramai menjadi perbincangan saat ini, baru ada 2 orang yakni H. Dadang Naser (Ketua DPD sekarang) dan H. Anang Susanto (anggota DPR-RI).

Siapa nanti yang terpilih ? Tergantung kepada siapa keberpihakan para pemegang suara (PK dan yang lainnya), namun kepentingan dan kebijakan DPP dan DPD Prov. akan turut berpengaruh besar menentukannya, dan jangan lupa khusus di Kabupaten Bandung, Bupati terpilih akan turut serta menentukan keberpihakannya," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Satria Galih Saputra
Editor :

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Terpopuler