SUARA INDONESIA BANDUNG

Distribusi Bansos Tahap Empat Masih Simpang Siur, DPRD Jabar, Ade : Penyaluran Bansos Secara Tunai Lebih Simple

Satria Galih Saputra - 15 December 2020 | 16:12
Peristiwa Daerah Distribusi Bansos Tahap Empat  Masih Simpang Siur, DPRD Jabar, Ade : Penyaluran Bansos Secara Tunai Lebih Simple
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ade Kaca

BANDUNG, DPRD jabar menyebut bantuan sosial tahap empat menjadi oase yang begitu dinanti masyarakat. Namun seringkali, masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas tentang bansos tahap keempat tersebut di distribusikan, sehingga banyak informasi simpang siur bahkan bansos tidak tersampaikan tepat sasaran.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ade Kaca mengatakan, kesimpang siuran tersebut terkait adanya acuan kepada mekanisme yang sudah berjalan pada bansos tahap pertama hingga ketiga.

"Berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap keempat masih disimpang siur. Terdapat dua sudut pandang dari rekan-rekan di DPRD Jabar," kata Ade, Selasa (15/12/2020).

Sudut pandang tersebut, lanjut dia, yakni adanya yang menyuarakan agar pendistribusian bansos tahap keempat lebih baik diberikan secara tunai.

"Sebab, rekan-rekan di DPRD Jabar berpendapat pendistribusian bansos secara tunai akan lebih simpel, dan efektif," ucapnya.

Ade menjelaskan bahwa usulan bansos menjadi tunai bertujuan untuk memutus rantai penyalahgunaan dalam bentuk pengadaan barang, terutama berkaitan dengan kualitasnya.

"Lantas bagi kami, mau mekanisme pendistribusian bansos dibagikan secara tunai juga tidak masalah selama itu memungkinkan dan tentunya secara mekanisme memenuhi," jelasnya.

Ade menilai, barang-barang bansos yang diberikan kepada masyarakat harus mengutamakan kualitas dan nilai yang baik. Hal tersebut, sambung dia, yang dipenuhi dalam pendistribusian bansos karena menjadi elemen penting dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Kalaupun tetap dibagikan berupa barang, mari kita belajar dan mengevaluasi dari segala kekurangan yang ada. Misalkan, terkait pendistribusian yang sampai ke masyarakat juga harus tepat, barang-barang yang diberikan kepada masyarakat harus mengutamakan nilai," ucapnya.

Kedndati demikian, Ade berharap pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditunjuk agar pengadaan barang bagi kepentingan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 harus lebih mengedepankan kualitas.

"Karena hal tersebut akan menjadi sebuah nilai yang baik, ketika kualitas barang itu baik di mata masyarakat," pungkasnya

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Satria Galih Saputra
Editor :

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya